TERASKATA.COM, JAKARTA – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah sejak penetapan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah, kian meluas. Hal tersebut sebagai bentuk konsistensi mahasiswa menyuarakan dan memperjuangkan keresahan masyarakat akan dampak yang akan timbul dengan kenaikan harga BBM.
Dari harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) hingga akses pendidikan, dianggap akan terdampak oleh kenaikan harga BBM. Kepala Biro (Kabiro) Pergerkan dan Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi (PP ISMEI), Abang Akbar, mengaku turut merasakan keluh masyarakat, di tengah masyarakat pada proses berbenah dan bangkit dari keterpurukan efek pandemi Covi d19.
“Kebijakan kali ini sangat tidak menaruh empati kepada rakyat menengah ke bawah, mengapa tidak, kita bisa saksikan bagaimana masyarakat berusaha memulihkan kestabilan ekonominya dari kemerosotan kemarin, dan hari ini ditimpali dengan kenaikan harga BBM yang menjadi kunci harga lain,” kata Abang.
Pasal 28 A UUD 1945 yang mengamanatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun menurut Abang, bagaimana amanat tersebut dapat tercapai jika produk kebijakan hanya semakin menyulitkan masyarakat, maka semakin sulit mencapai kehidupan yang layak.
“Salah satu yang dianggap sebagai solusi terbaik adalah pendidikan, karena dianggapp jalan untuk medukung perbaikan potensi sumber daya individu dalam masyarakat, namun jika ketimpangan sosial dari segi ekonomi bagaimana dengan keberlangsungan akses pendidikan masyarakat,” kata Abang yang juga Ketua Senat Mahasiswa Universitas Fajar Makassar.
Tak hanya itu, dirinya masih sangat merisaukan masyarakat daerah dan yang berada di pelosok.
“Harusnya yang kita tunggu dari pemerintah bagaimana menyusun konsep tentang pemulihan ekonomi berkelanjutan, sebagaimana yang telah disepakati dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 2015 lalu tentang agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang lazim kita sebut SDGs (Sustainable Developmen Goals), di situ dirumuskan upaya menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan,” urai Abang.
Dari situ kita bisa melihat, apakah langkah pemerintah telah relevan, lanjut Abang. Dari yang negara sepakati di tingkat PBB dan penerappan kebijakan kepada warga.
“Okelah kalau pemerintah menurunkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai solutif yang katanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tapi kita bisa lihat, pertama bagaimana kenyataan di lapangan apakah sudah tepat sasaran, kemudian misalnya BLT itu dicairkan selama 6 bulan dengan jumlah 300 ribu apakah itu sudah memiliki indikator keberhasilan peningkatan ekonomi masyrakat, saya belum menemukannya,” keluhnya.
“Saya mengingat satu petuah yang mungkin relevan, bahwa memberi makan ikan kepada teman itu akan membuatnya kenyang sekali, tapi mengajarkannya untuk menangkap ikan itu memberinya kehidupan seumur hidup, kita bukan butuh makan sekali apalagi skala rumah tangga, maka yang paling penting kesempatan untuk belajar berdaya, namun kalau semua serba mahal lalu bagaimana nasib kita yang punya uang hanya untuk hidup sehari,” jelas Abang dengan analogi.
Lebih jauh Abang mengatakan, itu kita belum membahas kesimpangsiuran yang lainnya.
Sehingga Abang, atas nama PP ISMEI meminta doa dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat.
“Saya kira hal yang sangat penting dalam ikhtiar kami salah satunya doa dan dukungan dari masyarakat yang sebagai yang paling terdampak atas penyesuaian harga subsidi BBM ini, sehingga kami mengharapkan dukungan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, khususnya dalam hal moril,” harapnya.
Iapun mengaku akan terus berupaya dalam menolak kenaikan harga BBM, Abang Akbar mengaku telah melayangkan surat instruksi kepada seluruh Koordinator Wilayah se Indonesia, BEM Ekonomi se Indonesia, untuk menggelar aksi serentak dari 7 september hingga tuntutan kita dapat direspon dengan solusi atas tuntutan yang kita bawa.
“Kita telah bangun komunikasi dan beberapa telah mengkonfirmasi kalau di beberapa daerah telah melakukan ini, hal ini kita pertegas agar pemerintah dapat menarik kebijakan yang kami anggap berdampak negatif secara luas di kalangan masyarakat,” kunci Abang Akbar. (*)
Komentar